Mobile Menu

navigasi

More News

Kemendikbudristek Hentikan Bantuan Dana Bos, Wakil DPR RI : Nadiem Makarim Kebijakannya Dipertimbangkan Kembali

September 07, 2021


Kampus Merdeka - Kemendikbudristek menerapkan pemberhentian terkait bantuan dana operasional sekolah (BOS) kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 siswa.


Kebijakan tersebut diberlakukan berdasarkan peraturan menteri No.6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS reguler.


Aturan tersebut Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk untuk dapat mempertimbangkannya.


" Kebijakan ini dapat berdampak pengabaian hak-hak anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara " Ujar Abdul Muhaimin Iskandar, tertulis dalam rilis parlementaria, Selasa (7/9/2021).


Selain pengurangan dana BOS untuk sekolah , para guru honorer di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) selama ini digaji dari dana BOS. 


Hal tersebut pun juga akan terancam tidak mendapatkan gaji karena keterbatasan finansial sekolah.


" Tindakan ini juga melanggar UUD Republil Indonesia 1945 pada pasal 31 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sementara ayat (2) berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya " Kata Wakil DPR tersebut.


Abdul Muhaimin Iskandar dengan sapaan akrabnya Gus Muhaimin mengatakan kebijakan Mendikbudristek terkait dana BOS ini sangat berdampak banyak sekolah. Sebab, menurutnya dana BOS ini banyak pihak sekolah yang mengandalkan dana BOS, terutama sekolah di daerah misikin yang jumlah siswanya kurang dari 60.


Gus Muhaimin memberikan contoh yang berada dilingkup LP Ma'arif NU, misal ada sekita 20.136 sekolah dan juga madrasah diseluruh wilayah Indonesia. beberapa diantaranya memiliki siswa yang kurang dari 60.


Dalam hal tersebut. Gus Muhaimin meminta kepada Kemendikbudristek untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aturan petunjuk teknis pengelolaan BOS yang diterapkan di tahun 2020 dan 2019.


Selain itu juga Politisi dari PKB tersebut meminta Kemendikbudritek untuk mencari solusi dan pendekatan lain yang tepat dalam membenahi kualitas pendidikan di Indonesia.


(Sumber : Parlementaria | Gambar : Ilustrasi Dana BOS)

Komentar 0
Sembunyikan Komentar

0 σχόλια:

Posting Komentar