Mobile Menu

navigasi

More News

Kebijakan PTM 100 Persen, Wakil Ketua MPR RI : Pemerintah Harus Behati-Hati Menerapkan Kebijakan Tersebut Di Tengah Meningkatnya Jumlah Kasus Omicron

Januari 04, 2022
Kebijakan PTM 100 Persen, Wakil Ketua MPR RI : Pemerintah Harus Behati-Hati Menerapkan Kebijakan Tersebut Di Tengah Meningkatnya Jumlah Kasus Omicron



Kampus Merdeka - 
Wakil Ketua MPR-RI  Hidayat Nur Wahid, mendesak Pemerintah untuk tidak gegabah, bertanggung jawab dan berhati-hati terkait penerapan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen.


Pasalnya, menurut Hidayat kebijakan itu  diterapkan  justru di tengah meningkatnya jumlah kasus Omicron di tingkat global maupun di Indonesia.


Apalagi lanjutnya mengatakan dengan belajar tatap muka 100 persen dari beberapa negara, seperti Korea Selatan telah dicabut dan sekolah ditutup kembali, karena menjadi cluster baru penyebaran covid-19.


Dalam hal ini Hidayat menegaskan kondisi pandemi seperti ini, kaidah yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah, keselamatan rakyat merupakan  hukum tertinggi. Karena itu mestinya demikian juga untuk keselamatan anak didik harus menjadi prioritas tertinggi saat menetapkan kebijakan pembelajaran.


“Kewajiban Negara adalah menyelenggarakan pendidikan nasional (pasal 31 UUD NRI 1945). Tetapi sesuai Pembukaan UUD NRI 1945, Negara juga berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk anak-anak  Indonesia. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kesembronoan atau ego birokrat semata,” ujar Hidayat tertulis dalam keterangannya di MPR yang diterima di Jakarta, Selasa (4/1/2022).


Kemudian Hidayat menjelaskan, pemerintah pada dasarnya telah menyadari peningkatan potensi penularan Covid-19, dengan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan hingga 17 Januari 2022.


Kebijakan tersebut membuat seluruh kota/kabupaten di DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Bali, dan sejumlah kota / kabupaten di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah,  menerapkan PPKM level 2, setelah beberapa waktu sebelumnya hanya berada di level 1.


Khusus di Jakarta, hal itu ditegaskan oleh Mendagri, satu hari setelah pemberlakuan PTM 100 Persen di DKI Jakarta.


“Dengan naiknya PPKM ke level ke 2 tersebut, khususnya di Jakarta, lazimnya berbagai kegiatan kembali disesuaikan dan dibatasi. Maka sudah sewajarnya kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan diselenggarakan penuh juga harus mengalami penyesuaian. Khusus di Jakarta, itu sesuai dengan keterangan pers dari Kepala Dinas Pendidikan di DKI, Nahdiana, bahwa peserta didik yang belum dapat mengikuti PTM karena pertimbangan Orang tua, dapat menyampaikan halnya, dan akan dapat mengikuti pelajaran secara daring, yang akan difasilitasi oleh Sekolah. Ini suatu kebijakan solutif dan obyektif,”Jelasnya


Tambahan Hidayat menilai, kondisi ketika kebijakan PTM 100 Persen dikeluarkan melalui SKB 4 Menteri yakni pada tangga 21 Desember 2021, telah berubah signifikan di awal tahun 2022.


Pada 21 Desember 2021 misalnya, penularan Omicron di Indonesia hanya berjumlah 5 kasus. Namun per 3 Januari 2002, saat PTM 100% diberlakukan, jumlah tersebut bukan menurun, malah kasus tersebut naik menjadi 162 kasus, yang artinya meningkat  lebih dari 3000%.


Apalagi tuturnya vaksinasi anak belum dilaksanakan maksimal, baru mencapai 3,8 juta dosis per  3 Januari 2022.


Sementara jumlah siswa SD pada tahun 2021 mencapai  24,84 juta anak. dan jumlah Siswa SMP 10,1 juta anak.


Kemudian tambahan Hidayat mengatakan fasilitas bangunan Sekolah pun, tentu tidak mencukupi bila diberlakukan protokol kesehatan yang ketat yakni jarak bangku sekolah


 “Saat menerima berbagai aspirasi dari  wali murid dan orang tua yang  khawatir keselamatan anaknya bila dipaksakan pemberlakuan PTM 100 Persen. Apalagi dengan berbagai perkembangan yang belum teratasi. Agar meluasnya Covid-19 akibat kesembronoan pemerintah seperti di awal penyebaran pandemi Covid-19 tak terulang, Pemerintah harus hati-hati dengan mengevaluasi pemberlakuan PTM 100 Persen, mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 dengan varian barunya,” ujarnya.


Dalam melakukan evaluasi, HNW mendesak agar Pemerintah mengikuti saran dari para ahli yang juga sudah secara terbuka mengutarakan sikapnya, di antaranya dari IDAI, KPAI, dan Epidemolog.

Komentar 0
Sembunyikan Komentar

0 σχόλια:

Posting Komentar